Diposting oleh
Grage News
(Grage News) Pendekatan populer telaah ilmu politik adalah Analisis terhadap hubungan antara Elite yang memerintah (the Ruling Elite) dengan Massa yang Diperintah. (Budiarto Shambazy)
The Ruling Elite*(pejabat tinggi di tiga cabang kekuasaan, birokrat pusat dan daerah, anggota parlemen lokal dan nasional, para politisi parpol berkuasa atau tidak, serta pelaku bisnis)
*Jumlahnya tak lebih 10% tapi menguasai lebih dari 75% aset nasional
*Mampu mendikte penyelanggaraan kekuasaan dan menetapkan agenda politik nasional.
Jumlah massa yang Diperintah
*Lebih dari tiga perempat dari total penduduk, sebagian besar hidup miskin, tidak memiliki akses ke pusat kekuasaan, dan bersikap apolitis.
*Kerap disebut floating mass.
Kultur Politik Indonesia*Konflik dan Konsensus
*Lingkaran konflik dan konsesnsus akan terus terjadi karena kultur politik Indonesia masih beluim berubah sekalipun strukturnya mengalami perubahan berulang kali.
*Bersifat Jinak meski terkadang berubah Konfrontatif.
Proses Pemilu di Indonesia tidak pernah ledakan krisis besar yang berakibat fatal dan dapat mengganggu stabilitas politik. Sebaliknya justru peristiwa non pemilu yang bisa meledakan krisis besar yang mengguncang stabilitas, bahkan mengubah peta politik nasionmal. Seperti Penculikan BK dan Bung Hatta jelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Peristiwa G 30 September 1965 atau Keusuhan Mei 1998.
Pemilu 2004(124 juta pemilih atau 84,07%)
(122 juta pemilih atau 79,76% ;Pilpres Putaran Pertama)
(116 juta pemilih atau 77,44% ;Pilpres Putaran Kedua)
(Golput 16-20%)
24 Parpol yang ikut
Pemilu 2009(150 juta pemilih)
(Golput minimal 30%)
(April 2009 Pemilu)
(Pilpres Putaran Pertama; Juli 2009)
(Pilpres Putaran Kedua; Agustus 2009)
Lebih dari 24 partai politik
2008 atau setahun menjelang Pemilu 2009
*Suhu Politik meningkat oleh empat faktor
*Surfacing Capres/Cawapres
*Upaya ajukan proses uji material ke MK atas Capres/Cawapres perseorangan atau independen
*Kompleksitas persiapan Pemilu/Pilpres oleh Pemerintah, DPR-RI, serta KPU
*Penyelenggaraan lebih dari 100 kali Pilkada di berbagai daerah dalam kurun 2008-2009.
*(Saatnya mengukur kredibilitas dan electability Parpol)
Hal yang perlu Diperhatikan
*In the absence of leadership di Elite yang Memerintah.
*Terjadi degradasi prilaku elite
*Tidak lagi memiliki otoritas moral
*Tebang pilih dalam pemberantasan korupsi
*Indecisive Coward (Peragu yang juga Pengecut)
*Ancaman serius terhadap Eksistensi NKRI
*Selain Apatisme Floating Mass menjadi Golput
*Pilkada Gubernur DKI lalu lebih 30% Golput
*Jakarta ‘Indonesia Kecil’ barometer mengukur suhu politik tingkat nasional, termasuk kecenderungan pelaksanaan Pemilu/Pilpres 2009 nanti.
*Apatisme Floating Mass ‘cikal bakal’ deligitimasi kekuasaan Ruling Elite. Keabsahan memerintah pun dipertanyakan. Meski Floating Mass masih percaya akan datang Demokrasi Baru di Indonesia. Terjadi koreksi total. Ruling Elite kehilangan kepercayaan diri. Pemilu/Pilpres 2009 terancam.
Prediksi
*PDIP dan Partai Golkar memenangi Pemilu 2009
*PKB, PAN, PPP, PKS (Stabil)
*Parpol Baru ‘belum mampu’ menahan laju parpol ‘mapan’
*Sementara Capres ‘resmi’ Megawati dan Sutiyoso
*Jika ‘kran’ Capres/Cawapres independen dibuka bisa lebih dari 10 pasang.
H.R Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar :
Partai Golkar butuh ‘modal politik’ yang signifikan untuk dapat menjamin pelaksanaan dan perwujudan berbagai agenda Partai Golkar. Karena itu, Partai Golkar terus melakukan ‘Komunikasi Politik Dialogis’. Intinya mengelola kehidupan publik secara demokratis sesuai tujuan Partai Golkar dan tujuan nasional bangsa. Apalagi dengan target perolehan suara di Pemilu Legislatif tahun 2009 secara nasional sekitar 30% suara.
Namun di era multi partai wajar diperlukan aliansi maupun koalisi untuk mencapai tujuan politik jangka pendek ataupun jangka menengah di tengah kompetisi meraih ‘modal politik’ tersebut. Partai Golkar senantiasa membuka diri untuk dapat terjalinnya ‘koalisi permanen’ di lembaga legislatif yang dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.
Koalisi Permanen Parlemen diwujudkan dengan penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen (melalui mekanisme politik natural, jujur dan adil dengan penerapan electoral treshold secara konsisten). Disamping penambahan jumlah komisi dengan jumlah anggota komisi lebih kecil. Sehingga lebih fokus dan intens dalam pelaksanaan fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan).
*Membuka diri terhadap kemungkinan ‘aliansi’ politik
*Pencalonan sebelum atau sesudah Pemilu Legislatif 2009
*Kalkulasi Politik ( Dinamika ekternal dan Internal via survey nasional bersifat obyektif, cermat dan dipertanggungjawabkan validitasnya)
*Proses pengambilan keputusan dan penetapan usulan bakal Capres/Cawapres PG akan dilakukan melalui mekanisme Rapimnas
Grage News ,Jangan Gentar Bicara Benar
Archive
*Jumlahnya tak lebih 10% tapi menguasai lebih dari 75% aset nasional
*Mampu mendikte penyelanggaraan kekuasaan dan menetapkan agenda politik nasional.
Jumlah massa yang Diperintah
*Lebih dari tiga perempat dari total penduduk, sebagian besar hidup miskin, tidak memiliki akses ke pusat kekuasaan, dan bersikap apolitis.
*Kerap disebut floating mass.
Kultur Politik Indonesia*Konflik dan Konsensus
*Lingkaran konflik dan konsesnsus akan terus terjadi karena kultur politik Indonesia masih beluim berubah sekalipun strukturnya mengalami perubahan berulang kali.
*Bersifat Jinak meski terkadang berubah Konfrontatif.
Proses Pemilu di Indonesia tidak pernah ledakan krisis besar yang berakibat fatal dan dapat mengganggu stabilitas politik. Sebaliknya justru peristiwa non pemilu yang bisa meledakan krisis besar yang mengguncang stabilitas, bahkan mengubah peta politik nasionmal. Seperti Penculikan BK dan Bung Hatta jelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Peristiwa G 30 September 1965 atau Keusuhan Mei 1998.
Pemilu 2004(124 juta pemilih atau 84,07%)
(122 juta pemilih atau 79,76% ;Pilpres Putaran Pertama)
(116 juta pemilih atau 77,44% ;Pilpres Putaran Kedua)
(Golput 16-20%)
24 Parpol yang ikut
Pemilu 2009(150 juta pemilih)
(Golput minimal 30%)
(April 2009 Pemilu)
(Pilpres Putaran Pertama; Juli 2009)
(Pilpres Putaran Kedua; Agustus 2009)
Lebih dari 24 partai politik
2008 atau setahun menjelang Pemilu 2009
*Suhu Politik meningkat oleh empat faktor
*Surfacing Capres/Cawapres
*Upaya ajukan proses uji material ke MK atas Capres/Cawapres perseorangan atau independen
*Kompleksitas persiapan Pemilu/Pilpres oleh Pemerintah, DPR-RI, serta KPU
*Penyelenggaraan lebih dari 100 kali Pilkada di berbagai daerah dalam kurun 2008-2009.
*(Saatnya mengukur kredibilitas dan electability Parpol)
Hal yang perlu Diperhatikan
*In the absence of leadership di Elite yang Memerintah.
*Terjadi degradasi prilaku elite
*Tidak lagi memiliki otoritas moral
*Tebang pilih dalam pemberantasan korupsi
*Indecisive Coward (Peragu yang juga Pengecut)
*Ancaman serius terhadap Eksistensi NKRI
*Selain Apatisme Floating Mass menjadi Golput
*Pilkada Gubernur DKI lalu lebih 30% Golput
*Jakarta ‘Indonesia Kecil’ barometer mengukur suhu politik tingkat nasional, termasuk kecenderungan pelaksanaan Pemilu/Pilpres 2009 nanti.
*Apatisme Floating Mass ‘cikal bakal’ deligitimasi kekuasaan Ruling Elite. Keabsahan memerintah pun dipertanyakan. Meski Floating Mass masih percaya akan datang Demokrasi Baru di Indonesia. Terjadi koreksi total. Ruling Elite kehilangan kepercayaan diri. Pemilu/Pilpres 2009 terancam.
Prediksi
*PDIP dan Partai Golkar memenangi Pemilu 2009
*PKB, PAN, PPP, PKS (Stabil)
*Parpol Baru ‘belum mampu’ menahan laju parpol ‘mapan’
*Sementara Capres ‘resmi’ Megawati dan Sutiyoso
*Jika ‘kran’ Capres/Cawapres independen dibuka bisa lebih dari 10 pasang.
H.R Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar :
Partai Golkar butuh ‘modal politik’ yang signifikan untuk dapat menjamin pelaksanaan dan perwujudan berbagai agenda Partai Golkar. Karena itu, Partai Golkar terus melakukan ‘Komunikasi Politik Dialogis’. Intinya mengelola kehidupan publik secara demokratis sesuai tujuan Partai Golkar dan tujuan nasional bangsa. Apalagi dengan target perolehan suara di Pemilu Legislatif tahun 2009 secara nasional sekitar 30% suara.
Namun di era multi partai wajar diperlukan aliansi maupun koalisi untuk mencapai tujuan politik jangka pendek ataupun jangka menengah di tengah kompetisi meraih ‘modal politik’ tersebut. Partai Golkar senantiasa membuka diri untuk dapat terjalinnya ‘koalisi permanen’ di lembaga legislatif yang dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.
Koalisi Permanen Parlemen diwujudkan dengan penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen (melalui mekanisme politik natural, jujur dan adil dengan penerapan electoral treshold secara konsisten). Disamping penambahan jumlah komisi dengan jumlah anggota komisi lebih kecil. Sehingga lebih fokus dan intens dalam pelaksanaan fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan).
*Membuka diri terhadap kemungkinan ‘aliansi’ politik
*Pencalonan sebelum atau sesudah Pemilu Legislatif 2009
*Kalkulasi Politik ( Dinamika ekternal dan Internal via survey nasional bersifat obyektif, cermat dan dipertanggungjawabkan validitasnya)
*Proses pengambilan keputusan dan penetapan usulan bakal Capres/Cawapres PG akan dilakukan melalui mekanisme Rapimnas
Grage News ,Jangan Gentar Bicara Benar
Archive
Tidak ada komentar:
Posting Komentar