Demokrat Khawatir Panja Mafia Pemilu Politis

"Kami ingin panja itu tidak menjadi media untuk mempolitisir."

Fraksi Partai Demokrat minta Panitia Kerja Mafia Pemilu yang dibentuk Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk fokus bagaimana surat palsu MK bisa beredar. Dengan demikian, panja tidak melebar dan mengarah kepada spekulasi yang liar.

“Karena panja sudah terbentuk kita berharap benar-benar fokus apa yang menjadi tujuan Panja dibentuk, yaitu khusus mendalami dan membahas surat palsu yang selama ini diketahui publik sebagaimana disampaikan MK dan Bawaslu. Tidak keluar dari persoalan itu,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Jumat, 17 Juni 2011.

Menurut Saan, kasus itu sekarang memang sudah masuk ranah politik.  "Tapi kami ingin panja itu tidak menjadi media untuk mempolitisir. Sehingga persoalan menjadi kabur, katanya. "Mengusut bagaimana mekanismenya sehingga ada surat palsu beredar,” lanjut Saan.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini, Andi Nurpati pun sudah memberikan keterangan ke Fraksi Demokrat. Kehadiran Andi Nurpati di ruang Fraksi Partai Demokrat merupakan inisiatif Andi untuk memberikan penjelasan langsung, khususnya kepada anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat.

“Bu Andi yang berinisiatif sendiri datang untuk memberikan penjelasan," katanya.

Saan menuturkan, kejadian yang dituduhkan pada Andi itu sebelum menjadi pengurus Demokrat. Ketika itu dia masih menjabat anggota KPU.

"Beliau saat ini fungsionaris Demokrat, walaupun peristiwa itu terjadi sebelum dirinya menjadi pengurus partai. Kami (Fraksi Partai Demokrat) mendengar penjelasan sejauh mana tuduhan MK soal adanya surat palsu MK. Penjelasan ini akan menjadi masukan dan bahan yang akan digunakan saat rapat panja,” kata Saan.

Saan berharap kepolisian segera memproses dugaan pemalsuan surat MK tersebut. Sehingga, kasus ini masuk ranah kepolisian dan tidak menjadi spekulasi yang liar.

Sebelumnya, Andi Nurpati menyatakan siap menghadapi panja. Dia tidak menghormati pembentukan panja selama niat panja baik untuk memperbaiki UU Penyelenggara Pemilu. Namun, dia menduga saat ini pembentukan panja sangat politis.

“Saya melihat panja politis. Kalau mau menyelesaikan persoalan pemilu, pada saat itu dong diungkap. Sebetulnya pleno KPU sudah menyelesaikan masalah ini,” kata Nurpati.

“Saya menghormati dan menghargai proses hukum untuk terus dilakukan supaya tidak ada kesimpangsiuran di publik dan saya mendukung penuh apa yang dilakukan pihak kepolisian,” lanjut Nurpati. (adi)• VIVAnews